Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

shares |

Loading...
Contoh Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara - Hai sobat Danifin, Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara di Indonesia sangatlah banyak sekali. Pelanggaran tersebut pasti memiliki faktor penyebabnya dan sebagai warga Negara yang baik, kita dapat membantu pemerintah dalam penyelesaiannya. Definisi pelanggaran hak warga negara adalah suatu pelanggaran terhadap hak-hak warga negara yang sudah/telah tertulis pada undang-undang yang telah ada, baik itu dalam hal menghambat, melarang, mengganggu hak orang lain, dan lain sebagainya. 

Nah, Penetapan hak warga negara merupakan hal mutlak yang harus mendapat perhatian yang khusus dari negara maupun masyarakat sebagai jaminan dijunjung tingginya sila ke lima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Namun seperti yang anda ketahui dan kita rasakan sampai detik ini masih banyak perilaku pelanggaran terhadap warga negara, baik itu oleh negara maupun warga negara lainnya.



Penyebab Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara 

Perlu diingat, Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun juga dari adanya kewajiban nantinya akan muncul hak-hak dan sebaliknya. Sebagai warga negara, dapat dipastikan bila setiap warga Negara akan mendapatkan hak dan kewajiban. Akan tetapi, tak jarang juga terjadi pertentangan karena adanya hak dan kewajiban yang tak seimbang dan akhirnya akan menimbulkan terjadinya suatu pelanggaran atas hak-hak warga negara. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga Negara: 


1. Sikap terlalu mementingkan diri sendiri 

Pertama, Adanya sikap yang amat egois dari sebagian orang dapat mengakibatkan seorang warga negara akan lebih menuntut terhadap hak-haknya dan mengabaikan hal yang menjadi kewajibannya. Hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan berbagai cara agar haknya dapat terpenuhi, walaupun dengan melanggar hak orang lain. 


2. Rendahnya kesadaran akan berbangsa dan bernegara 

Rendahnya kesadaran akan berbangsa dan bernegara dapat menyebabkan seseorang untuk bertindak tanpa menghormati hak dari orang lain dan berbuat dengan seenaknya. Nah, Sikap demikian itu dapat memunculkan tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. 


3. Rendahnya sikap toleransi 

Sikap Rendah akan toleransi dapat menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan/ keberadaan masing-masing orang lain. Rendahnya sikap toleransi ini pada akhirnya akan memicu seseorang untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. 


4. Penyalahgunaan kekuasaan 

Kehidupan bermasyarakat tentunya ada berbagai macam kekuasaan yang berlaku. Adanya seseorang pemimpin yang bersikap tidak baik dalam menggunakan kekuasaannya dapat memicu timbulnya suatu pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Seperti sikap pemimpin yang tak mau memperhatikan dan menghargai hak dari rakyat/bawahannya. 


5. Aparat penegak hukum yang kurang tegas

Aparat penegak hukum yang tak tegas dalam bertindak terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu nantinya akan memicu timbulnya pelanggaran lainnya. Nah, Para pelaku yang diberikan sanksi yang tidak tegas menyebabkan pelaku tersebut tidak jera dan nantinya akan menimbulkan suatu pelanggaran hak yang berkelanjutan. Selain hal tadi, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang atau semaunya juga adalah bentuk suatu pelanggaran hak warga negara.


6. Penyalahgunaan teknologi 

Kemajuan teknologi canggih juga dapat memberikan pengaruh/efek yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya tindak kejahatan. Penyalahgunaan teknologi ini contohnya seperti kasus penipuan, pencurian, penculikan, dan lain sebagainya. 


Contoh kasus pelanggaran hak warga Negara 

Banyak sekali lho kasus-kasus pelanggaran hak warga Negara yang terjadi di Negara Indonesia tercinta ini. Pelanggaran ini dapat terjadi karena faktor-faktor yang sudah dijelaskan di atas tadi. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran hak warga Negara: 


1. Eksploitasi Terhadap anak 

Nah, Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di pinggir jalan raya. Atau mungkin juga, anda pernah didatangi anak yang dijadikan pengemis yang selanjutnya meminta sumbangan kepada anda. Anak jalanan dan pengemis adalah salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung, karena tak mendapatkan haknya secara utuh. Nah, Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara, contohnya pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka bisa saja menjadi anak jalanan.


2. Proses penegakkan hukum masih belum optimal dilakukan 

Contohnya saja di indonsia ini masih terjadinya kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan, dan lain sebagainya. Nah, Hal tersebut adalah bukti bahwa amanat pada Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, belum sepenuhnya dilaksanakan. 


3. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih tinggi 

Dewasa ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara indonesia masih cukup tinggi lho, padahal berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 


4. Semakin merebaknya kriminalitas 

Masih adanya atau bahkan merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkos*an, pembunuhan, ataupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), padahal Pasal 28A–28J UUD Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.


5. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama 

Tindak kekerasan mengatasnamakan agama contohnya adalah penyerangan tempat peribadatan, padahal pada Pasal 29 ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. 


6. Angka Anak Putus Sekolah Yang Cukup Tinggi 

Hal ini mengindikasikan bahwa belum terlaksanakanya secara sepenuhnya amanat pada Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 


7. Pelanggaran hak cipta 

Nah ini yang sering terjadi di masyarakat, Contohnya saja masih banyak beredarnya VCD/ DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. 


Penyelesaian kasus pelanggaran hak warga Negara 

Dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak warga Negara tersebut dapat diawali dengan kita melakukan instropeksi diri kita masing-masing. Nah kita lihat, Apakah kita juga termasuk salah satu pelanggar hak tersebut atau tidak. Setelah kita sudah menyadarinya dan tidak melakukannya lagi, kita dapat membantu pemerintah untukmengatasi hal tersebut dengan mengingatkan orang-orang terdekat kita apabila mereka melakukan suatu pelanggaran. 

Nah perlu diingat ya.....  Kita dapat menyerahkan sepenuhnya masalah ini terhadap pemerintah. Kita perlu mendukung program yang dilakukan pemerintah, jangan hanya mengkritik saja tapi kita tidak melakukan apapun.

0 comments: