Tanpa E-KTP Terancam Tak Dapat Layanan Publik.

shares |

Loading...

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zuldan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa perekaman (input) data yang dilakukan di Kantor Dinas Dukcapil di seluruh daerah tidak dipungut biaya sepeserpun.

"Ya tetap gratis semua. Hanya mengisi formulir saja untuk pengaktifan data," ujar Zuldan seusai acara penandatanganan MoU dengan 10 Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo), di Hotel Aston Prority, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2016).

Hal ini ditegaskan Zuldan sehubungan dengan rencana pemerintah yang akan memberlakukan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik bagi warga yang belum merekam data diri untuk pembuatan e-KTP. Sanksi ini berlaku setelah 30 September 2016.

"(Layanan) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), SIUP (Surat Izin Usaha Pembangunan) tidak bisa, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin perdagangan, izin perkapalan, dan lain-lain. Itu tidak bisa mendapat," kata dia.

"Nah, kalau menikah kan harus punya KTP. Jadi ya tidak bisa juga," tambah dia.

Ia mengatakan, jika setelah waktu yang ditentukan itu warga belum membuat e-KTP, warga tidak akan mendapatkan pelayanan publik, maka warga bisa melakukan perekaman data diri di Dinas Dukcapil setempat, bukan di kecamatan atau kelurahan.

Zuldan mengatakan, penerapan sanksi ini dalam rangka menertibkan masyarakat terkait data penduduk.

"Hasil kajian saya selama satu tahun ini menunjukan bahwa masih banyak penduduk kita (Indonesia) yang memiliki dua atau tiga KTP, atau bahkan lebih dari itu," kata dia.

Selain itu, hal ini menindaklanjuti Perpres Nomor 112 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa mulai 1 Januari 2015 semua penduduk harus memiliki KTP elektronik.

Namun, hingga saat ini masih ada sekitar 22 juta penduduk yang belum merekam data diri.

Zuldan menambahkan, bagi warga yang hingga 30 September 2016 belum merekam data kemudian sejak 1 Oktober 2016 tidak mendapatkan pelayanan publik, maka dapat segera merekam data diri di Kantor Dukcapil setempat.

Karena, kata dia, pihak yang berwenang yang memasukkan dan mengubah data warga hanya Dinas Dukcapil.

Adapun pada tingkat kecamatan dan kelurahan, lanjut Zuldan, bisa mengakses tapi terbatas pada membaca data yang sudah masuk saja, tanpa bisa mengubahnya.

"Jadi ini sanksi administratif yang dijatuhkan oleh negara kepada penduduknya agar penduduknya menjadi tertib," ujarnya.

Sumber: Kompas.co.id

0 comments: